Regulasi Layanan Informasi Publik

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BPMP Provinsi Sulawesi Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai UPT, BPMP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BPMP Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ditandai dengan penandatanganan Maklumat Pelayanan pada bulan Agustus 2022 oleh kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Sinar Alam, S. Pd., M. Pd. Dalam Maklumat Pelayanan ini ditegaskan bahwa BPMP sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh BPMP Provinsi Sulawesi Tengah.

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan atau Maklumat pelayanan adalah untuk “membukukan” komitmen penyelenggara layanan, agar melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara layanan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BPMP Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan adanya Maklumat pelayanan ini diharapkan sebagai salah satu bukti kesungguhan BPMP Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.