Evaluasi kualitas pendidikan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu bentuk evaluasi pendidikan yang diikuti oleh  siswa di 79 negara adalah  evaluasi dari Programme for Internationl Assessment (PISA) tahun 2018 untuk pengukuran literasi membaca, matematika, sains, keuangan, serta kompetensi global. Dari 79 negara, Indonesia berada di posisi ke-74 untuk literasi, matematika, dan sains.

Pencapaian yang belum sesuai harapan membuat pemerintah melahirkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan strategis bidang pendidikan adalah kebijakan merdeka belajar yang sampai saat ini telah memasuki episode ke-20. Setiap episode adalah kebijakan yang diharapkan dapat diimplementasi oleh semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu kebijakan Kemdikbudristek  yang setiap tahun harus dibuatkan kebijakan turunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota bahkan di tingkat satuan pendidikan adalah peraturan atau kebijakan tentang Penerimaaan Peserta Dididk Baru (PPDB). Langkah yang telah dilakukan selama ini adalah dengan mengundang para pemangku kepentingan, yakni DPRD,  Bappeda, Dinas Pendidikan Daerah dan pihak-pihak  berkepentingan lainnya, namun yang menghadiri sosialisasi atau rapat koordinasi yang diselenggarakan tersebut sebagian besar peserta hanya  mewakili undangan yang sesungguhnya. Dampaknya, kebijakan yang seharusnya dibuat turunannya di tingkat provinsi/kabupaten/kota tidak dibuat. Kalau toh dibuat, isi kebijakannya ada yang tidak mengacu kepada kebijakan terbaru;  hanya mengikuti kebijakan sebelumnya.  Hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang sungguh-sungguh melakukan pemetaan zonasi dan menerima peserta didik baru dengan mengacu pada kebijakan Kemdikbudristek meskipun kebijakan-kebijakan tersebut sudah disosialisasikan.

Hal di atas hanya salah satu contoh kebijakan yang tidak terimplementasi dengan benar di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbudristek yang berada di provinsi,  Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang dulu dikenal sebagai  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) seharusnya dapat  melakukan advokasi kepada pemerintah daerah.  Berbagai tantangan dan hambatan sering dialami dalam mengadvokasi  pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Kemdikbudristek. Tantangan yang dihadapi antara lain  karena faktor institusi; eselon BPMP lebih rendah dibandingkan dengan eselon dinas pendidikan daerah. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menghambat advokasi kepada pemerintah daerah. Untuk itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya agar kegagalan yang sama tidak terjadi.

Berangkat dari ketidakoptimalan advokasi yang dilakukan selama ini, perlu dipikirkan strategi yang dapat ditempuh untuk mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan Kemdikbudristek. Salah satu strategi yang digunakan dalam penjualan, pemasaran, advertising  maupun dalam kampanye adalah strategi door to door.